Demer Usulkan Kompensasi Petani untuk Selamatkan Sawah Bali, Tata Ruang Adil Berpihak Pertanian
Admin 2 - atnews
Denpasar (Atnews) – Anggota DPR RI sekaligus Gde Sumarjaya Linggih turut menyoroti minimnya perhatian pemerintah terhadap petani sawah di tengah derasnya perkembangan pariwisata Bali.
Demer mengusulkan kompensasi hingga tiga kali lipat bagi petani di kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) agar mereka tetap memiliki insentif untuk mempertahankan sawahnya.
"Misalnya kalau petani mendapatkan Rp10 juta dari hasil panen, ya kasih Rp30 juta supaya mereka tetap mempertahankan sawahnya," kata Demer sembari mengucapkan Hari Raya Kuningan di Denpasar, Jumat (26/6/2026).
Hal itu agar aturan tidak menjadi "macan kertas", dalam implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Alih Kepemilikan Lahan secara Nominee.
Selain kompensasi, upaya menjaga sawah Bali juga perlu didukung dengan perlindungan bagi petani, tata ruang yang adil dan berpihak pada lahan pertanian.
Upaya itu dalam mencegah petani menjadi tontonan pemilik villa dan restoran.
Demikian pula disampaikan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Advokasi Rakyat untuk Nusantara (ARUN) Bali, A.A. Gede Agung Aryawan, yang dikenal dengan sapaan Gung De yang menyoroti petani sawah di Bali dinilai menjadi tontonan.
Termasuk Praktisi Komunikasi, Sosial dan Budaya Bali, Dr. Ir. Nyoman Merta, M.I.Kom merasa prihatin terhadap nasib petani di Bali.
Merta menyoroti alokasi anggaran APBD Bali untuk petani tidak lebih dari 2 persen. Hal itu pula sempat diungkapkan Pengamat pertanian dari Universitas Warmadewa, Dr. Ir. Ida Bagus Komang Mahardika mengungkapkan alokasi anggaran sektor pertanian dalam APBD Bali hanya berkisar 1,5 persen hingga 2 persen.
Maka dari itu, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Bali. Pelestarian adat, budaya, dan sistem Subak sebagai identitas Bali.
Menjaga sawah berarti menjaga ketahanan pangan, melestarikan budaya, dan mempertahankan daya tarik pariwisata Bali untuk generasi mendatang.
Menurut Demer, petani membutuhkan perlindungan ekonomi yang nyata agar tetap memiliki alasan kuat mempertahankan sawah mereka.
Demer menilai bentang alam persawahan bukan sekadar lahan produksi pangan, tetapi juga merupakan salah satu daya tarik utama pariwisata Bali.
Oleh karena itu, ketika petani mempertahankan sawahnya, sesungguhnya mereka turut menjaga keberlangsungan industri pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian Pulau Dewata.
Menurutnya, kondisi saat ini belum berpihak kepada petani. Di satu sisi, harga tanah di sekitar kawasan wisata terus meningkat akibat pembangunan vila dan berbagai fasilitas pariwisata.
Namun di sisi lain, petani tetap diminta mempertahankan lahan pertanian tanpa adanya insentif yang memadai.
"Kalau memang ingin mempertahankan pertanian, ekosistemnya harus dibangun serius. Jangan hanya melarang alih fungsi lahan," tegasnya.
Demer juga mengingatkan bahwa ketimpangan pembangunan yang terlalu terpusat di Bali Selatan telah memicu berbagai persoalan, mulai dari tekanan terhadap lahan pertanian hingga berkurangnya ruang hidup masyarakat lokal. Karena itu, kebijakan perlindungan sawah harus berjalan beriringan dengan pemerataan pembangunan ke wilayah Bali Utara, Timur, dan Barat.
Dalam gagasannya, terdapat lima langkah strategis untuk menyelamatkan sawah dan petani Bali, yakni memberikan kompensasi tiga kali lipat bagi petani di kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), memperkuat perlindungan dan insentif bagi petani, mewujudkan tata ruang yang berkeadilan, mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah, serta menjaga adat dan budaya Bali yang selama ini tumbuh dan berkembang bersama sistem pertanian tradisional.
Usulan itu diharapkan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan perlindungan lahan pertanian yang lebih berpihak kepada petani sekaligus menjaga keseimbangan pembangunan dan kelestarian budaya Bali di masa mendatang.
Sisi lain, Bali membutuhkan investasi yang sehat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun, investasi juga memerlukan kepastian hukum dan kebijakan yang bijaksana.
Menurut Gde Sumarjaya Linggih, pengawasan terhadap investasi perlu dilakukan secara proporsional agar tidak menimbulkan ketidakpastian yang dapat menghambat iklim usaha dan pembangunan daerah.
Beberapa hal yang menjadi perhatian yakni menjaga kepastian hukum bagi investor, mendorong pembangunan yang terarah dan berkelanjutan, menjalankan aturan secara bijaksana dan tidak kontraproduktif serta menyeimbangkan investasi dengan pelestarian lingkungan dan budaya Bali
Dengan kebijakan yang tepat, Bali dapat terus berkembang sebagai daerah yang maju, kompetitif, dan tetap menjaga identitas serta kelestariannya. (GAB/002)
Demer mengusulkan kompensasi hingga tiga kali lipat bagi petani di kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) agar mereka tetap memiliki insentif untuk mempertahankan sawahnya.
"Misalnya kalau petani mendapatkan Rp10 juta dari hasil panen, ya kasih Rp30 juta supaya mereka tetap mempertahankan sawahnya," kata Demer sembari mengucapkan Hari Raya Kuningan di Denpasar, Jumat (26/6/2026).
Hal itu agar aturan tidak menjadi "macan kertas", dalam implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Alih Kepemilikan Lahan secara Nominee.
Selain kompensasi, upaya menjaga sawah Bali juga perlu didukung dengan perlindungan bagi petani, tata ruang yang adil dan berpihak pada lahan pertanian.
Upaya itu dalam mencegah petani menjadi tontonan pemilik villa dan restoran.
Demikian pula disampaikan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Advokasi Rakyat untuk Nusantara (ARUN) Bali, A.A. Gede Agung Aryawan, yang dikenal dengan sapaan Gung De yang menyoroti petani sawah di Bali dinilai menjadi tontonan.
Termasuk Praktisi Komunikasi, Sosial dan Budaya Bali, Dr. Ir. Nyoman Merta, M.I.Kom merasa prihatin terhadap nasib petani di Bali.
Merta menyoroti alokasi anggaran APBD Bali untuk petani tidak lebih dari 2 persen. Hal itu pula sempat diungkapkan Pengamat pertanian dari Universitas Warmadewa, Dr. Ir. Ida Bagus Komang Mahardika mengungkapkan alokasi anggaran sektor pertanian dalam APBD Bali hanya berkisar 1,5 persen hingga 2 persen.
Maka dari itu, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Bali. Pelestarian adat, budaya, dan sistem Subak sebagai identitas Bali.
Menjaga sawah berarti menjaga ketahanan pangan, melestarikan budaya, dan mempertahankan daya tarik pariwisata Bali untuk generasi mendatang.
Menurut Demer, petani membutuhkan perlindungan ekonomi yang nyata agar tetap memiliki alasan kuat mempertahankan sawah mereka.
Demer menilai bentang alam persawahan bukan sekadar lahan produksi pangan, tetapi juga merupakan salah satu daya tarik utama pariwisata Bali.
Oleh karena itu, ketika petani mempertahankan sawahnya, sesungguhnya mereka turut menjaga keberlangsungan industri pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian Pulau Dewata.
Menurutnya, kondisi saat ini belum berpihak kepada petani. Di satu sisi, harga tanah di sekitar kawasan wisata terus meningkat akibat pembangunan vila dan berbagai fasilitas pariwisata.
Namun di sisi lain, petani tetap diminta mempertahankan lahan pertanian tanpa adanya insentif yang memadai.
"Kalau memang ingin mempertahankan pertanian, ekosistemnya harus dibangun serius. Jangan hanya melarang alih fungsi lahan," tegasnya.
Demer juga mengingatkan bahwa ketimpangan pembangunan yang terlalu terpusat di Bali Selatan telah memicu berbagai persoalan, mulai dari tekanan terhadap lahan pertanian hingga berkurangnya ruang hidup masyarakat lokal. Karena itu, kebijakan perlindungan sawah harus berjalan beriringan dengan pemerataan pembangunan ke wilayah Bali Utara, Timur, dan Barat.
Dalam gagasannya, terdapat lima langkah strategis untuk menyelamatkan sawah dan petani Bali, yakni memberikan kompensasi tiga kali lipat bagi petani di kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), memperkuat perlindungan dan insentif bagi petani, mewujudkan tata ruang yang berkeadilan, mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah, serta menjaga adat dan budaya Bali yang selama ini tumbuh dan berkembang bersama sistem pertanian tradisional.
Usulan itu diharapkan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan perlindungan lahan pertanian yang lebih berpihak kepada petani sekaligus menjaga keseimbangan pembangunan dan kelestarian budaya Bali di masa mendatang.
Sisi lain, Bali membutuhkan investasi yang sehat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun, investasi juga memerlukan kepastian hukum dan kebijakan yang bijaksana.
Menurut Gde Sumarjaya Linggih, pengawasan terhadap investasi perlu dilakukan secara proporsional agar tidak menimbulkan ketidakpastian yang dapat menghambat iklim usaha dan pembangunan daerah.
Beberapa hal yang menjadi perhatian yakni menjaga kepastian hukum bagi investor, mendorong pembangunan yang terarah dan berkelanjutan, menjalankan aturan secara bijaksana dan tidak kontraproduktif serta menyeimbangkan investasi dengan pelestarian lingkungan dan budaya Bali
Dengan kebijakan yang tepat, Bali dapat terus berkembang sebagai daerah yang maju, kompetitif, dan tetap menjaga identitas serta kelestariannya. (GAB/002)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Nyepi Momentum Introkpeksi Diri Jaga Taksu Bali
