Rakernas II ADPSI 2026, Cegah Perda Tumpang Tindih, Kuatkan Fiskal Daerah untuk Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045
Admin 2 - atnews
Denpasar (Atnews) - Rakernas II Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) 2026 resmi dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, pembukaan di tandai dengan pemukulan gong di Prime Plaza Hotel Sanur Bali, Senin, (29/6/2026).
Rakernas II ADPSI dengan mengusung tema "Penguatan Fiskal Daerah untuk Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045" berlangsung pada 29–30 Juni 2026 di Bali
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Keuangan, dan dirangkaikan dengan kegiatan ADPSI-ASDEPSI Peduli Bali yang diikuti 124 pimpinan DPRD dari 35 provinsi.
Acara itu dihadiri Ketua ADPSI Dr. H. Buky Wibawa Karya Guna, M.Si, Sekda Dewa Made Indra dan Ketua DPRD Provinsi Bali I Dewa Made Mahayadnya dikenal Dewa Jack.
Ketua ADPSI Dr. H. Buky Wibawa Karya Guna, M.Si menyebut forum ini memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan pangan, logistik lokal, dan mengurangi ketergantungan daerah pada pusat.
Ia menegaskan pembahasan Rakernas kali ini lebih menyoroti daerah penghasil sumber daya Alam (SDA) seperti Sulawesi, Kalimantan, Sumatera untuk memperjuangkan pembagian hasil bumi yang lebih adil dari pemerintah pusat, termasuk Bali dari sisi pariwisatanya.
Pembukaan acara itu menandai dimulainya forum strategis DPRD provinsi se-Indonesia merumuskan penguatan tata kelola pemerintahan daerah.
"ADPSI berkomitmen menjadi jembatan konsolidasi aspirasi daerah antara DPRD provinsi, pemerintah daerah, Kemendagri, Kemenkeu, dan KESDM", ujarnya
Selain itu, Rakernas II ADPSI juga akan membahas sejumlah isu strategis, antara lain penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah, optimalisasi penerimaan daerah, penguatan fungsi legislasi dan pengawasan, serta kebijakan fiskal daerah untuk mengoptimalkan potensi pendapatan.
Dengan membahas mengenai peran strategis investasi dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah serta strategi hilirisasi sebagai bagian dari pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Rangkaian pembahasan yang diangkat diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang implementatif, inovatif, dan adaptif terhadap tantangan pembangunan, sehingga mampu menjadi masukan strategis bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Ia juga Ketua DPRD Jawa Barat menilai pemerintah pusat saat ini tengah membenahi sektor fiskal demi kepentingan nasional.
Namun, menurut dia, kebijakan tersebut tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat di daerah.
Menurut Buky, keberhasilan program pemerintah pusat pada akhirnya ditentukan oleh implementasinya di daerah sehingga pembangunan harus dimulai dari penguatan daerah.
Salah satu tantangan yang mengemuka dalam rakernas adalah berkurangnya dana transfer ke daerah (TKD) yang dinilai membebani kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Karena itu, ADPSI mendorong kepala daerah lebih kreatif menjalankan pembangunan agar tidak bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Maka dari itu, ADPSI juga meminta pemerintah pusat bersama-sama memperkuat kondisi fiskal daerah.
Jika fiskal daerah kuat, kualitas pelayanan publik meningkat, iklim investasi semakin baik, potensi daerah dapat dioptimalkan, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dapat terwujud.
Selain itu, diharapkan pembuatan Peraturan Daerah (Perda) agar tidak tumpang tindih dengan aturan di pusat.
Semestinya adanya sinkronisasi, adanha benang merah dan sejalan dengan program pemerintah pusat. Upaya itu dalam program - program prioritas Pemerintah Pusat dalam mewujudkan generasi emas Indonesia Emas 2045.
Sementara itu, Wamendagri Akhmad Wiyagus mengapresiasi ADPSI dan menilai tema Rakernas memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam pengelolaan energi dan sumber daya mineral untuk fiskal daerah yang kuat menuju Indonesia Emas 2045.
Wamendagri menekankan lima agenda utama yaitu; pertama daerah wajib menciptakan regulasi pro investasi yang menarik namun tetap menjaga tata ruang dan kelestarian lingkungan,
kedua, APBD diarahkan ke belanja produktif seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan, digitalisasi layanan dan penguatan ekonomi lokal bukan habis untuk belanja rutin,
ketiga, fungsi pengawasan DPRD harus berbasis data agar Dana Bagi Hasil (DBH), PAD dan dana transfer benar-benar tepat sasaran dan akuntabel.
keempat, hilirisasi SDA wajib didorong agar tidak dijual sebagai bahan mentah sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 dengan mendorong industri pengolahan, penyerapan tenaga kerja lokal, kemitraan usaha dan BUMD yang sehat.
kelima, transisi energi berkeadilan agar daerah penghasil energi fosil tidak dimatikan tiba-tiba tapi disiapkan diversifikasi ekonomi dan pengembangan energi baru terbarukan secara bertahap.
Wamendagri juga mengingatkan pertambangan tanpa tata kelola baik akan meninggalkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan beban fiskal di masa depan.
Karena itu pengawasan DPRD, pemerintah daerah, aparat pengawas, dan partisipasi masyarakat harus diperkuat. Pengelolaan SDA ini sejalan dengan Asta Cita kedua Presiden Prabowo tentang swasembada energi dan kemandirian bangsa.
Sedangkan, Sekda Dewa Made Indra menyampaikan selamat datang dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Wamendagri, seluruh anggota ADPSI, Sekwan provinsi, dan narasumber atas ditunjuknya Bali sebagai tuan rumah Rakernas 2026.
Sekda menegaskan Rakernas harus berjalan sukses, lancar, dan menghasilkan keputusan strategis yang menjadi panduan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah.
Ketua DPRD Provinsi Bali I Dewa Made Mahayadnya menambahkan Bali akan mengusulkan agar pemerintah pusat lebih serius memperhatikan pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata.
Menurutnya kebijakan yang berpihak sangat dibutuhkan supaya daya saing pariwisata Bali tetap terjaga dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Mengingat Bali juga ikut menyumbangkan devisa bagi negara.
Sementara itu, sebagai tuan rumah Rakernas II ADPSI, Ketua DPRD Bali Dewa Jack menyampaikan apresiasi kepada ADPSI yang memilih Bali sebagai lokasi penyelenggaraan agenda nasional tersebut.
Menurutnya, kehadiran lebih dari 240 peserta dari seluruh Indonesia itu turut memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata Bali.
"Atas nama pemerintah dan masyarakat Bali kami mengucapkan terima kasih kepada ADPSI yang telah mempercayakan Bali sebagai tuan rumah Rakernas II. Kehadiran ratusan peserta tentu menjadi dukungan nyata bagi sektor pariwisata Bali," sebutnya.
Pariwisata Bali memang tidak bisa dihitung seperti hasil tambang atau sumber daya alam. Tetapi kontribusi devisa Bali sangat besar, sekitar Rp 160 triliun hingga Rp 170 triliun per tahun. "Ini tentu menjadi perhatian yang akan kami sampaikan dalam pembahasan fiskal," ujarnya.
Dirinya akan fokus mendorong kebijakan pusat yang berpihak pada infrastruktur penunjang pariwisata dan regulasi yang menjaga keberlanjutan sektor pariwisata Bali.
“Pembahasan kali ini lebih besar kepada teman-teman di Sulawesi, Kalimantan, Sumatera karena ingin memperjuangkan pembagian pemerintah pusat terhadap daerah atas hasil bumi atau yang terkandung di dalamnya, kalau Bali pasti akan bicara bagaimana pemerintah pusat bisa lebih memperhatikan infrastruktur untuk penunjang pariwisata.
Dan juga kebijakan-kebijakan yang bisa diberikan sehingga pariwisata di Bali tetap kita bisa jaga dengan baik," ujar Dewa Jack yang didampingi Wakil Ketua I DPRD Bali I Wayan Disel Astawa dan Wakil Ketua III DPRD Bali I Komang Nova Sewi Putra. (GAB/002)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Imlek 2019 Wujudkan Keharmonisan
