Gung Cok Apresiasi Keterbukaan SPMB Bali 2026, Usul Aturan Radius Perbatasan Disempurnakan
Admin 2 - atnews
Denpasar (Atnews) – Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Bali yang juga anggota Komisi IV DPRD Bali, Anak Agung Bagus Tri Candra Arka, SE (Gung Cok), memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 yang dinilai jauh lebih transparan, adil, dan akuntabel dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Meski demikian, Ia mendorong penyempurnaan sejumlah aspek, khususnya terkait pengaturan bagi calon siswa yang tinggal di wilayah perbatasan antar kecamatan.
Pernyataan tersebut disampaikan Gung Cok kepada awak media usai Rapat Paripurna ke-44 DPRD Provinsi Bali, Selasa (14/7/2026).
Menurutnya, dalam rapat evaluasi bersama Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali yang dipimpin Kepala Disdikpora, sistem SPMB tahun ini menunjukkan sejumlah kemajuan yang patut diapresiasi.
"Aspek pertama yang kami apresiasi adalah sistem penerimaan berbasis nilai yang dinilai lebih fair. Pola ini mengingatkan pada sistem NEM yang pernah diterapkan sebelumnya, sehingga mendorong siswa untuk belajar lebih giat sejak dini," ujar Gung Cok.
Ia menilai mekanisme tersebut juga meningkatkan keterlibatan orang tua dalam mendampingi proses belajar anak. Dengan adanya persaingan berdasarkan prestasi akademik, orang tua terdorong memberikan perhatian lebih terhadap perkembangan pendidikan putra-putrinya.
Selain itu, Gung Cok mengungkapkan bahwa sistem pelaporan atau peringkat sementara selama proses seleksi menjadi salah satu inovasi penting. Melalui mekanisme tersebut, calon peserta didik dapat mengetahui posisi peringkatnya secara real time sehingga bisa memantau peluang diterima di sekolah tujuan.
"Anak-anak dapat melihat posisi ranking mereka selama proses seleksi berlangsung. Ini bentuk transparansi yang sangat baik. Memang masih perlu penyempurnaan, tetapi langkah ini sudah sangat positif," katanya.
Di sisi lain, Komisi IV DPRD Bali juga terus mendorong pemerataan kualitas pendidikan agar stigma sekolah favorit dapat dikurangi.
"Kami di Komisi IV berharap seluruh sekolah memiliki kualitas yang semakin setara sehingga tidak lagi muncul kesan adanya sekolah favorit maupun nonfavorit," ujarnya.
Meski mengapresiasi sistem yang berjalan, Gung Cok menyoroti persoalan calon siswa yang tinggal di kawasan perbatasan antar kecamatan. Menurutnya, kondisi geografis sering kali membuat sekolah yang paling dekat justru berada di kecamatan lain sehingga menyulitkan saat proses pendaftaran.
Ia mencontohkan warga di kawasan Abianbase yang secara administratif berada di Kecamatan Mengwi, tetapi jaraknya lebih dekat ke sekolah di wilayah Dalung dibandingkan sekolah di pusat Kecamatan Mengwi.
"Persoalan seperti ini perlu ada kebijakan khusus. Mungkin sistem radius bagi wilayah perbatasan bisa dipertimbangkan agar masyarakat tidak dirugikan hanya karena batas administrasi," jelasnya.
Lebih jauh, Gung Cok memberikan apresiasi terhadap keterbukaan informasi yang disampaikan Disdikpora selama proses pelaksanaan SPMB.
Menurutnya, DPRD untuk pertama kalinya memperoleh data yang lengkap mengenai perkembangan penerimaan siswa baru, termasuk jumlah kursi yang masih tersedia di setiap sekolah.
"Saat evaluasi kami diperlihatkan data secara lengkap, berapa sisa kursi di masing-masing sekolah. Semua berbicara berdasarkan data. Ini bentuk transparansi yang sangat kami apresiasi," ungkapnya.
Tak hanya itu, DPRD juga menerima laporan resmi mengenai aspirasi masyarakat terkait calon peserta didik yang belum tertampung beserta tindak lanjut penyelesaiannya di seluruh Bali.
"Ini baru pertama kali kami menerima laporan resmi mengenai aspirasi masyarakat yang belum tertampung dan bagaimana penyelesaiannya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Disdikpora atas keterbukaan informasi tersebut," katanya.
Ke depan, Gung Cok berharap pelaksanaan SPMB terus disempurnakan melalui evaluasi berkelanjutan serta sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat agar seluruh mekanisme penerimaan peserta didik dapat dipahami dengan baik.
"Semoga ke depan sistem ini semakin baik dan sosialisasinya juga semakin maksimal sehingga masyarakat memahami seluruh mekanisme yang berlaku," pungkasnya. (VAN/002)
Meski demikian, Ia mendorong penyempurnaan sejumlah aspek, khususnya terkait pengaturan bagi calon siswa yang tinggal di wilayah perbatasan antar kecamatan.
Pernyataan tersebut disampaikan Gung Cok kepada awak media usai Rapat Paripurna ke-44 DPRD Provinsi Bali, Selasa (14/7/2026).
Menurutnya, dalam rapat evaluasi bersama Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali yang dipimpin Kepala Disdikpora, sistem SPMB tahun ini menunjukkan sejumlah kemajuan yang patut diapresiasi.
"Aspek pertama yang kami apresiasi adalah sistem penerimaan berbasis nilai yang dinilai lebih fair. Pola ini mengingatkan pada sistem NEM yang pernah diterapkan sebelumnya, sehingga mendorong siswa untuk belajar lebih giat sejak dini," ujar Gung Cok.
Ia menilai mekanisme tersebut juga meningkatkan keterlibatan orang tua dalam mendampingi proses belajar anak. Dengan adanya persaingan berdasarkan prestasi akademik, orang tua terdorong memberikan perhatian lebih terhadap perkembangan pendidikan putra-putrinya.
Selain itu, Gung Cok mengungkapkan bahwa sistem pelaporan atau peringkat sementara selama proses seleksi menjadi salah satu inovasi penting. Melalui mekanisme tersebut, calon peserta didik dapat mengetahui posisi peringkatnya secara real time sehingga bisa memantau peluang diterima di sekolah tujuan.
"Anak-anak dapat melihat posisi ranking mereka selama proses seleksi berlangsung. Ini bentuk transparansi yang sangat baik. Memang masih perlu penyempurnaan, tetapi langkah ini sudah sangat positif," katanya.
Di sisi lain, Komisi IV DPRD Bali juga terus mendorong pemerataan kualitas pendidikan agar stigma sekolah favorit dapat dikurangi.
"Kami di Komisi IV berharap seluruh sekolah memiliki kualitas yang semakin setara sehingga tidak lagi muncul kesan adanya sekolah favorit maupun nonfavorit," ujarnya.
Meski mengapresiasi sistem yang berjalan, Gung Cok menyoroti persoalan calon siswa yang tinggal di kawasan perbatasan antar kecamatan. Menurutnya, kondisi geografis sering kali membuat sekolah yang paling dekat justru berada di kecamatan lain sehingga menyulitkan saat proses pendaftaran.
Ia mencontohkan warga di kawasan Abianbase yang secara administratif berada di Kecamatan Mengwi, tetapi jaraknya lebih dekat ke sekolah di wilayah Dalung dibandingkan sekolah di pusat Kecamatan Mengwi.
"Persoalan seperti ini perlu ada kebijakan khusus. Mungkin sistem radius bagi wilayah perbatasan bisa dipertimbangkan agar masyarakat tidak dirugikan hanya karena batas administrasi," jelasnya.
Lebih jauh, Gung Cok memberikan apresiasi terhadap keterbukaan informasi yang disampaikan Disdikpora selama proses pelaksanaan SPMB.
Menurutnya, DPRD untuk pertama kalinya memperoleh data yang lengkap mengenai perkembangan penerimaan siswa baru, termasuk jumlah kursi yang masih tersedia di setiap sekolah.
"Saat evaluasi kami diperlihatkan data secara lengkap, berapa sisa kursi di masing-masing sekolah. Semua berbicara berdasarkan data. Ini bentuk transparansi yang sangat kami apresiasi," ungkapnya.
Tak hanya itu, DPRD juga menerima laporan resmi mengenai aspirasi masyarakat terkait calon peserta didik yang belum tertampung beserta tindak lanjut penyelesaiannya di seluruh Bali.
"Ini baru pertama kali kami menerima laporan resmi mengenai aspirasi masyarakat yang belum tertampung dan bagaimana penyelesaiannya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Disdikpora atas keterbukaan informasi tersebut," katanya.
Ke depan, Gung Cok berharap pelaksanaan SPMB terus disempurnakan melalui evaluasi berkelanjutan serta sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat agar seluruh mekanisme penerimaan peserta didik dapat dipahami dengan baik.
"Semoga ke depan sistem ini semakin baik dan sosialisasinya juga semakin maksimal sehingga masyarakat memahami seluruh mekanisme yang berlaku," pungkasnya. (VAN/002)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Pengetasan Kemiskinan Berbasis Pembangunan Desa di Sumsel
